Kota Pematangsiantar

Pj Walikota Buka Forum SKPD Bahas Prioritas Pembangunan 

Bappeda Hadirkan Ombudsman Ceramah Perbaikan Layanan Publik 

Pematangsiantar – Pelaksanaan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat penting dan strategis bagi pemerintah daerah. Pada tahap ini SKPD sudah mulai memadukan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dari bawah (botton up planning) Kelurahan dan Kecamatan. Nantinya, hasil ini akan dipadukan dengan perencanaan pembangunan dari atas (top down planning) yakni kebijakan dari pemerintah atasan, kajian teknokratis maupun ilmiah. 

Demikian dikatakan Penjabat Walikota, Drs. Jumsadi Damanik SH,M.Hum saat membuka Forum Gabungan SKPD, Selasa pagi (15/3) di Ruang Data Balai Kota Jalan Merdeka. Mengacu pada  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025, lanjut Walikota, maka arah pembangunan yang akan dicapai pada RPJMD Ke-3 tersebut adalah: peningkatan lanjut kualitas dasar bagi masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi masyarakat, kompetensi SDM, sektor unggulan serta perdagangan jasa yang unggul. 

Sementara itu, Ketua DPRD diwakili Hendra Pardede SE, meminta agar hasil Musrembang Kelurahan dan Kecamatan bisa disinergiskan dengan hasil reses para anggota DPRD yang juga menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat. “Kami dari DPRD meminta agar pembahasan perencanaan program pembangunan bisa melihat program yang benar-benar prioritas sehingga tepat sasaran serta efektif terhadap usulan masyarakat,”katanya saat memberi sambutan. 

Senada DPRD, Kepala Perwakilan Bank Sumut Pematangsiantar, Elly Tjan yang tampil sebagai Narasumber, juga sepakat agar hasil reses DPRD juga dimasukkan dalam Musrembang berikutnya, dengan mempertimbangkan program prioritas. Karena banyak usulan-usulan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD yang belum tentu dibahas dalam Musrembang Kelurahan maupun kecamatan. 

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pematangsiantar ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara Abyadi Siregar, S.Sos untuk memberikan penjelasan kepada para peserta Forum SKPD tentang perlunya perbaikan pelayanan publik. “Ombudsman bukan mencari-cari kesalahan pejabat instansi layanan publik, tetapi melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, agar masyarakat nyaman berurusan,”katanya. 

Ombudsman Republik Indonesia, ujar mantan Wartawan ini, bekerja berlandaskan UU No.37/2008 tentang Ombudsman. Pelayanan publik harus semakin mudah dan nyaman, di tengah keterbukaan informasi, dimana masyarakat dengan mudah menyoroti kinerja aparatur yang tak beres memberikan layanan. “Bagaimana pun, kinerja SKPD yang kurang baik pasti akan berimbas kepada kinerja kepala daerah. Karena itu, komitmen kepala daerah bersama jajarannya untuk memperbaiki layanan publik harus direalisasikan secepatnya,”katanya. (Humas Pemko Pematangsiantar)

Surabaya- Di sela-sela peninjauan ke Kampung Wonorejo Rangkut Surabaya RW 5, Minggu pagi (24/7) dalam rangkaian Konferensi Habiitat PrepCom III, Penjabat Walikota Pematangsiantar, Drs.Jumsadi Damanik SH M.Hum berkesempatan mempromosikan objek wisata Danau Toba yang hanya berjarak 40 Km dari Kota Pematangsiantar. "Kami mengajak bapak ibu sekalian untuk berkunjung ke Pematangsiantar yang punya taman hewan bagus, sekaligus berwisata ke Danau Toba, yang sekarang dijadikan lokasi wisata internasional,"ajaknya kepada para peserta di tengah kerumuman warga. 

Selengkapnya...

Pj Walikota : "Adipura Harus Jadi Inovasi Kita Mengelola Lingkungan"

SIAK- Penjabat Walikota Pematangsiantar Drs.Jumsadi Damanik SH M.Hum menerima Piala Adipura Buana dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Wakil Presiden Drs. Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Jumat pagi (22/7)  di Kompleks Istana Kerajaan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada acara Hari Lingkungan Hidup Se Dunia. 

Selengkapnya...

Kejaksaan Dari Masa Ke Masa

Tanggal 22 Juli ini Kejaksaan Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-56. Selama setengah abad lebih menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum, Kejaksaan tak berhenti berbenah. Penguatan internal kelembagaan dan reformasi birokrasi jadi agenda utama. Apalagi tantangan yang diemban ribuan jaksa kian hari kian berat.

Kejaksaan mulai berdiri menjadi lembaga mandiri sejak 22 Juli 1960 dengan dasar Surat Keputusan Presiden RI No.204/1960. Untuk memperingati momen bersejarah tersebut, 22 Juli pun ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.

Selengkapnya...

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KOTA PEMATANGSIANTAR BULAN JUNI 2016

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP KOTA PEMATANGSIANTAR BULAN JUNI 2016

JUMLAH PENDUDUK KOTA PEMATANGSIANTAR BERUSIA 0 - 17 TAHUN PER TANGGAL 18 JULI 2016

Sistem Layanan Online Bagi Wajib Pajak Disosialisasikan

Pematangsiantar- Penjabat Walikota Drs.Jumsadi Damanik SH,M.Hum didampingi Pimpinan PT.Bank Sumut Area Pematangsiantar, Syafrizal Syahdan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ir.Adiaksa DS Purba MM, membuka acara Sosialisasi Penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2), Rabu siang (20/7) di Aula DPPKAD Jalan Merdeka.

Selengkapnya...

Pejabat

Sample image

Jumsadi Damanik

Pj. Walikota
biografi
Sample image

Donver Panggabean

Sekretaris Daerah
biografi
81°
27°
°F | °C
Partly Cloudy
Humidity: 83%
Thu
Thunderstorms
67 | 80
19 | 26
Fri
Thunderstorms
65 | 81
18 | 27

Humas Protokoler Pematangsiantar